Fraksi PAN nilai keputusan pleno Golkar membuat citra DPR tersandera


Suarajatim.com - Rapat pleno DPP Partai Golkar akhirnya memutuskan posisi Ketua DPR masih dijabat Setya Novanto hingga hakim tunggal memutus praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Rapat Pleno DPP Golkar ini digelar sebagai respons atas ditahannya Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada hari Minggu (19/11) malam.
Keputusan pleno Golkar tersebut dianggap terlalu egois karena tidak memikirkan martabat DPR.

"Kami hormati putusan Golkar dan itu memang hak Golkar. Tapi sebaiknya memang kelembagaan ini (DPR) milik semua orang, termasuk fraksi yang lain," kata Sekretaris Farksi PAN Yandri Susanto.
Anggota Komisi II DPR RI ini meminta Golkar untuk melihat secara objektif, bahwa Setya Novanto harus fokus menjalani proses hukum.

Dirinya menilai, banyak kader partai berlambang pohon beringin yang mumpuni melanjutkan kepemimpinan Novanto.




"Sekali lagi kita hormati keputusan Golkar tapi sebaiknya Golkar juga melihat bahwa suara publik karena DPR itu adalah wakil rakyat dan disitu bukan hanya Golkar, ada fraksi-fraksi lain," tandas Yandri.

Alangkah baiknya, lanjut Yandri, Golkar segera memproses pergantian Novanto dari kursi Ketua DPR.

Dirinya khawatir citra DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat ikut tersandera.
"Kami minta Novanto berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya. Dan citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur, DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto," katanya.

Lebih lanjut Yandri mengaku yakin, bukan hanya dirinya saja yang berpikiran soal pergantian Novanto.

"Saya yakin anggota DPR tidak mau kondisi seperti ini, tersandera oleh kasus novanto. Ini kan persoalan pribadi Novanto, bukan kelembagaan. Tidak adil rasanya masalah pribadi itu menyeret-nyeret lembaga terhormat itu. Itu yang harus disadari oleh Golkar. Pergantian itu perlu dilakukan," katanya.

Dalam rapat pleno DPP Golkar dalam rangka menyikapi kasus yang menimpa Setya Novanto dihasilkan lima poin kesepakatan.
Pertama, sepakat Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum sampai dengan adanya keputusan praperadilan atas gugatan Setya Novanto.

Kedua, apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka Plt dinyatakan berakhir.
Ketiga, apabila gugatan Novanto ditolak pada proses praperadilan, maka Plt bersama Ketua Harian Nurdin Halid kembali menggelar Rapat Pleno. Dalam rapat tersebut, meminta Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Jika menolak, pleno bakal memutuskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Keempat, Plt Ketua Umum harus berbicara bersama Ketua Harian, Koordinator Bidang, dan Bendahara Umum saat menjalankan tugaskan, khususnya hal-hal bersifat strategis. Terakhir, ‎Posisi Novanto sebagai Ketua DPR RI menunggu keputusan praperadilan. CT

Share on Google Plus

About Suara Jatim

Suarajatim.com adalah portal berita yang memfokuskan sentra informasi tentang Jawa Timur dengan tidak menghilangkan topik-topik terhangat di lintasan nasional.