Rabu, 22 Januari 2020
Hal itu dikemukakan Prof Zainuddin Maliki, anggota DPR RI Fraksi PAN, saat menerima kunjungan 50 dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya di Sekretariat Fraksi PAN DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (20/1) lalu.
“Oleh katena itu harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan mereka turut bermain dalam penyusunan omnibus law tentang cipta lapangan kerja dan sistem perpajakan yang diajukan pemerintah kepada DPR,” ungkap anggota DPR RI dari dapil X Jatim, Gresik dan Lamongan itu.
Menurutnya, saat ini yang agresif bergerak bukan lagi kapitalisme awal atau tradisional, tetapi kapitalisme tingkat lanjut atau advanced capitalism yang dikendalikan kelas borjuis.
“Kapitalisme tingkat lanjut tidak hanya sangat kuat karena dukungan investasi dengan dana tak berbatas, tetapi juga industri berbasis teknologi supercanggih, informasi, individu terdidik yang mobile. Bahkan juga dukungan militer dengan sistem alutsista modern. Lihat saja kapal-kapal pencuri ikan di Pulau Natuna pun dikawal sejumlah coast guard China berteknologi modern,” urainya.
Karakteristik hukum dan perundang-undangan yang diinginkan oleh kapitalisme lanjut yang dijalankan oleh kelas borjuis itu adalah suatu bentuk regulasi yang menguntungkan elite. Yang mereka inginkan adalah regulasi elitis. Regulasi yang tak berpihak kepada mereka yang lemah dan tak memiliki alat-alat produksi.
Oleh karena itu, Zainuddin Maliki menegaskan, omnibus law harus bisa dijauhkan dari kesan elitis. “Semangat foreign investor driven yang kuat yang menimbulkan kesan elitis harus diimbangi dengan dorongan untuk memunculkan investor dalam negeri sendiri,” tandasnya.
Memang dalam rancangan omnibus law ada klaster peningkatan UMKM. Tetapi, tambahnya, sebagaimana diketahui UMKM tak memiliki modal dan teknologi yang cukup untuk menangani industri strategis. “Oleh karena itu industri strategis tetap saja akan ada di tangan investor asing,” tandasnya.//