Jelang Penerapan PSBB di Surabaya, Sidoarjo & Gresik, Berikut Catatan Dewan Jatim

psbb surabaya

Suarajatim.com – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah menyetujui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.


Pemprov dan pemerintah kota serta kabupaten diberi kewenangan untuk menentukan bentuk konkret dari pembatasan yang akan diberlakukan.

Baca: Pembatasan Sosial Skala Besar, Dilema Sektor Pertanian dan Warga Pedesaan

Pada saat ini, Gubernur Jawa Timur bersama Walikota Surabaya, Plt. Bupati Sidoarjo, dan Plt Bupati Gresik tengah melakukan pembahasan tentang rancangan pembatasan itu tengah digodok oleh gubernur dan ketiga kepala daerah yang wilayahnya hendak melakukan PSBB tersebut.  

M Aziz, SH, MH, Anggota Komisi A DPRD Jatim



Terkait hal tersebut, Muhammad Aziz, Anggota Komisi A Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah catatan. 

"Pertama, ketika PSBB diterapkan tentu akan banyak yang terdampak baik sisi ekonomi, sosial, bahkan budaya di tiga wilayah yang akan diterapkan PSBB tersebut," tandasnya. 

Yang kedua, lanjut Aziz, Pemprov Jawa Timur berikut tiga pemerintah kota dan kabupaten harus bisa menjelaskan skema program PSBB dan jumlah yang harus ditanggung secara ekonomi. 

“Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov terkait penanganan covid-19 dan rencana penerapan PSBB di tiga wilayah. Kami mendapatkan penjelasan jika pemprov tengah menunggu data-data dari pemerintah kota dan kabupaten terkait pengucuran bantuan,” terang legislator dari daerah pemilihan Madura ini. 

Aziz memberikan penekanan agar pemkot dan pemkab bisa melakukan pendataan yang akurat terhadap warga yang terdampak akibat diberlakukannya PSBB.

Baca: Tekan Penyebaran Covid-19, Surabaya, Sidoarjo, Gresik Sepakat Ajukan PSBB

“Setidaknya beberapa problem yang berlangsung di beberapa daerah yang lebih dulu memberlakukan PSBB bisa dijadikan bahan evaluasi dalam rangka pendataan yang akurat,” lanjut Aziz.
Soal pendataan memang masih menjadi problem klasik di beberapa daerah. Bahkan, dalam penyalurannya antara bantuan dari pemerintah pusat dan daerah ada yang masih belum sinkron, seperti tidak terkoordinasi dengan baik. 

“Agar tak memicu polemik di masyarakat, maka memaksimalkan sosialisasi adalah hal yang sangat penting disamping kesiapsiagaan pemerintah,” tandas Aziz.

Aziz juga mendorong pemprov  agar mengoptimalkan waktu jelang penerapan PSBB di tiga wilayah untuk menyiapkan hal-hal yang penting agar saat pemberlakukan PSBB bisa berjalan efektif dan benar-benar bisa melindungi warga.//cw
LihatTutupKomentar