-->

Anggota Badan Pengkajian MPR RI A. Rizki Sadig: Prioritas dan Kesinambungan Pembangunan Nasional Harus Terjaga


SuaraJatim.com - Dalam lima tahun terakhir Badan Pengkajian MPR RI telah melakukan diskusi dan seminar dengan berbagai universitas di Indonesia mengenai perlu atau tidaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibuat kembali.

Diskusi-diskusi dan seminar-seminar itu dilakukan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan masukan mengenai pola dalam merumuskan arah maupun prioritas pembangunan nasional.

“Apakah nanti namanya GBHN atau PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), yang utama adalah prioritas dan kontinyuitas pembangunan nasional harus terjaga,” kata Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Ahmad Rizki Sadig.


Rizki yang juga anggota F-PAN DPR RI mengatakan hal itu di hadapan kurang lebih 160 orang yang hadir dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat, di Aula Hotel Gajah Mada, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (6/4/2021). 

Ia menjelaskan, setelah GBHN dihapus dari UUD 1945, kemudian dibentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). UU SPPN ini yang diterjemahkan ke dalam berbagai perencanaan pembangunan nasional. 

“UU SPPN kemudian banyak mendapat kritikan karena dianggap menghilangkan arah, prioritas, dan kontinyuitas pembangunan nasional, dan lebih menitik-beratkan pada pelaksanaan visi/misi presiden terpilih,” kata legislator yang juga menjabat Ketua DPW PAN Jawa Timur itu. HK

LihatTutupKomentar