-->

Soroti Wacana GBHN, Direktur LPPM Trenggalek Sebut SPPN Tidak Efektif


Suarajatim.com - Direktur Lembaga Pengkajian  dan Pemberdayaan Masyarakat Trenggalek, Dr. Suripto, SAg., MPd, menyoroti wacana pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya, sistem yang dibuat untuk menggantikan peran GBHN, yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), seperti berjalan tidak efektif. 

“Mengapa harus GBHN, ada beberapa alasan. Salah satu alasan, alasan hukum, sistem yang dibuat untuk menggantikan peran GBHN, yaitu SPPN, seperti berjalan tidak efektif,” kata Suripto saat acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat, di Trenggalek, Selasa (6/4/2021).

Suripto hadir dalam acara tersebut mendampingi anggota Badan Pengkajian MPR RI, Ir. Ahmad Rizki Sadig, M. Si. Sekitar 160 orang hadir dalam acara yang diselenggarakan di di Graha Hotel Hayam Wuruk, Jl. Soekarno Hatta, Trenggalek, itu. 

Alasan lain, lanjut Suripto, adalah alasan historis. Bahwa upaya menyusun haluan negara pada dasarnya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Ini sebagai bagian dari model perencanaan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Kemudian alasan politik. Menurut Suripto, solusi atas segala persoalan yang dialami Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa Indonesia hanya bisa bergerak maju setelah mampu mengenali dirinya sendiri. 

“Dengan adanya haluan negara, pengawasan jalannya pembangunan juga semestinya lebih kuat,” tegas  akademisi yang juga menjabat Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Trenggalek itu. 

Suripto juga menyebut sosioekonomi sebagai alasan GBHN perlu diberlakukan kembali. Bahwa setiap pembangunan harus berkelanjutan terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. 

“Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi,” papar tokoh masyarakat yang pernah menjabat Ketua KPU Trenggalek tersebut. HK

LihatTutupKomentar