Regenerasi Mesin Politik, PSI Surabaya Libatkan Suara Mahasiswa

SUARAJATIM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya menggelar lokakarya tentang rekrutmen dan kaderisasi. Acara bertajuk "Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PSI Kota Surabaya" ini digelar di basecamp partai, Selasa (7/10/2025).

Suasana Lokakarya "Pola Rekrutmen dan Kaderisasi PSI Kota Surabaya" yang dihadiri kader partai dan mahasiswa Sosiologi Unesa, Selasa (7/10/2025).

Lokakarya menghadirkan dua pembicara utama. Shobikin, Ketua DPD PSI Surabaya, dan William Wirakusuma, anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI. Peserta terdiri dari lebih dari 100 kader partai dan mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Seorang mahasiswi Unesa bertindak sebagai moderator.

Shobikin menekankan pola rekrutmen anggota, pengurus, hingga calon legislatif dan eksekutif yang transparan. “Partisipasi aktif masyarakat dalam proses rekrutmen menjadi sangat penting dan menentukan,” ujar Shobikin.

Ia menjelaskan, PSI menggunakan dua jalur kaderisasi. Sistem tersebut terdiri dari kaderisasi formal dan kaderisasi informal.

William Wirakusuma, anggota dewan yang telah menjabat dua periode, menyoroti hubungan vital antara rekrutmen dan regenerasi politik. Ia menyatakan rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik menentukan regenerasi politik masa kini dan masa depan.

“Tidak akan ada regenerasi politik kalau tidak ada rekrutmen dan kaderisasi dalam sebuah partai politik. Jadi, silahkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bergabung di PSI. Kami menyambut dengan tangan terbuka,” ajak William.

Lokakarya ini bertepatan dengan proses pendaftaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang PSI di tingkat kecamatan. Pendaftaran terbuka itu berlangsung dari 3 hingga 13 Oktober 2025. Partai membuka kesempatan bagi warga Surabaya yang berminat untuk bergabung.

Keterlibatan mahasiswa Sosiologi Unesa dalam acara ini menunjukkan pendekatan partai. PSI ingin merangkul kaum muda dan akademisi dalam membangun basis kader. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan partai menghadapi proses politik jangka panjang.