SUARAJATIM — Suasana di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Surabaya sempat berubah dalam beberapa hari terakhir. Warga melaporkan motor mereka mendadak brebet usai mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Laporan-laporan itu pun segera menarik perhatian Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
Pada Kamis (30/10), pria yang akrab disapa Cak Ji itu turun langsung meninjau SPBU di kawasan Jalan Rajawali. Ia ingin memastikan bagaimana penanganan masalah tersebut, termasuk bentuk tanggung jawab pihak pengelola SPBU terhadap warga yang terdampak.
“Ya tentunya pihak Pertamina benar-benar serius di dalam menangani masalah ini. Jangan sampai merugikan warga,” ujar Armuji saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Menurut dia, masyarakat yang mengalami masalah pada kendaraan usai mengisi Pertalite perlu segera melapor ke SPBU tempat mereka membeli bahan bakar. Bukti pembelian seperti struk atau nota, kata Armuji, menjadi dasar agar pihak SPBU dapat menindaklanjuti keluhan dengan tepat.
“Mereka, warga diminta melapor. Belinya di mana, laporan di pom bensin yang dia beli, sembari menunjukkan struk nota pembelian atau servis,” jelasnya.
Armuji juga mengaku telah berkoordinasi langsung dengan perwakilan Pertamina untuk memastikan mekanisme ganti rugi bagi warga yang terdampak. Ia menekankan, SPBU memiliki tanggung jawab penuh apabila terbukti ada masalah pada distribusi bahan bakar.
Untuk sementara, Armuji menyarankan masyarakat agar menggunakan jenis BBM lain demi menjaga performa kendaraan.
“Ganti Pertamax sementara. Ganti Pertamax dulu supaya motornya gak brebet,” katanya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi sembari menunggu hasil investigasi resmi dari Pertamina. Di sisi lain, Armuji juga berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya.
Inspeksi mendadak tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kota ingin memastikan pelayanan publik, termasuk penyediaan bahan bakar, berjalan sesuai standar. Armuji menilai, tanggung jawab SPBU dan koordinasi yang cepat dengan Pertamina menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap layanan energi tidak terganggu.
|  | 
| Wakil Wali Kota Surabaya Armuji usai memeriksa pelayanan di SPBU Jalan Rajawali usai laporan warga soal Pertalite. | 
Pada Kamis (30/10), pria yang akrab disapa Cak Ji itu turun langsung meninjau SPBU di kawasan Jalan Rajawali. Ia ingin memastikan bagaimana penanganan masalah tersebut, termasuk bentuk tanggung jawab pihak pengelola SPBU terhadap warga yang terdampak.
Sidak SPBU, Bahlil Armuji Beda Hasil
“Ya tentunya pihak Pertamina benar-benar serius di dalam menangani masalah ini. Jangan sampai merugikan warga,” ujar Armuji saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Menurut dia, masyarakat yang mengalami masalah pada kendaraan usai mengisi Pertalite perlu segera melapor ke SPBU tempat mereka membeli bahan bakar. Bukti pembelian seperti struk atau nota, kata Armuji, menjadi dasar agar pihak SPBU dapat menindaklanjuti keluhan dengan tepat.
“Mereka, warga diminta melapor. Belinya di mana, laporan di pom bensin yang dia beli, sembari menunjukkan struk nota pembelian atau servis,” jelasnya.
Armuji juga mengaku telah berkoordinasi langsung dengan perwakilan Pertamina untuk memastikan mekanisme ganti rugi bagi warga yang terdampak. Ia menekankan, SPBU memiliki tanggung jawab penuh apabila terbukti ada masalah pada distribusi bahan bakar.
Untuk sementara, Armuji menyarankan masyarakat agar menggunakan jenis BBM lain demi menjaga performa kendaraan.
“Ganti Pertamax sementara. Ganti Pertamax dulu supaya motornya gak brebet,” katanya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi sembari menunggu hasil investigasi resmi dari Pertamina. Di sisi lain, Armuji juga berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya.
Inspeksi mendadak tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kota ingin memastikan pelayanan publik, termasuk penyediaan bahan bakar, berjalan sesuai standar. Armuji menilai, tanggung jawab SPBU dan koordinasi yang cepat dengan Pertamina menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap layanan energi tidak terganggu.
 
