- PKL Bawah Tol Tambak Asri bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya Satpol PP Kota Surabaya memutuskan untuk menunda penggusuran yang semula dijadwalkan selambatnya pada 21 Oktober 2022. Didampingi pengacara dan Ormas Madura Nusantara, para PKL mendapat kepastian bahwa rencana penggusuran tersebut ditunda sampai adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Surabaya, Suarajatim.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memutuskan untuk menunda penggusuran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Bawah Tol Tambak Asri.
Padahal, sejak menerima surat edaran dari Satpol PP, para PKL sudah mulai gelisah. Tertulis di edaran tersebut dimana lokasi yang berada di bawah Jembatan Tol Sisi Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan harus dikosongkan selambatnya 21 Oktober 2022.
Daniel Lukas Rorong selaku Juru Bicara (Jubir) Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri mengaku pernah melakukan komunikasi dengan Asisten 2 Pemkot Surabaya Irvan Widyanto dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melalui WhatsApp guna meminta solusi terkait isu penggusuran.
"Para PKL panik karena surat edaran tersebut baru diterima oleh para PKL Bawah Tol Tambak Asri pada 19 Oktober 2022 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya berupa sosialisasi," kata Daniel pada Sabtu (22/10/2022).
Daniel juga menduga adanya kejanggalan pada isi surat edaran tersebut. Dimana tertulis dituju pada pemilik bangunan liar yang berada di bawah Jembatan Tol Sisi Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan.
"Padahal ada sekitar 50 PKL yang aktif berjualan di sini. Ada yang membuka warung makanan, warung kopi, soto rombong, konter pulsa, tukang permak kain, sate ayam, gorengan, cukur rambut, sampai tambal ban. Malah sebelum pandemi Covid, ada 80an yang tercatat sebagai PKL disini," jelasnya.
Tapi Daniel mengakui bahwa memang ada bangunan liar yang berdiri di bawah Jembatan Tol Tambak Asri.
"Kalau sasarannya memang bangunan liar, silahkan dibongkar. Tapi kalau PKL kena imbasnya juga, maka perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk mencari solusi," ujar Daniel.
Namun kini para PKL bisa sedikit bernapas lega, pengacara Sholeh yang melakukan pendampingan hukum terhadap para PKL Bawah Tol Tambak Asri memberi kepastian bahwa rencana penggusuran tersebut ditunda sampai adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Selain Sholeh, PKL Bawah Tol Tambak Asri juga didampingi oleh Ormas Madura Nusantara (Mantra).
"Saya harap tidak ada penggusuran. Kalau digusur, saya dan suami mau berjualan dimana lagi? Kalau di depan rumah warga, nanti diusir," tutur Nurul, salah satu PKL yang berjualan sate ayam.
Hal senada juga diungkapkan oleh Giati, pemilik warung makanan yang berharap kalaupun penggusuran hatus terjadi, minimal dilakukan relokasi sehingga ia bisa berjualan kembali.