Suarajatim.com - PT PLN (Persero) mengenalkan platform PLN Climate Click sebagai alat pendukung perdagangan karbon antara pembangkit listrik di Indonesia. Dengan PLN Climate Click, kemajuan dan langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan oleh PLN dapat dipantau secara berkala.
Platform PLN Climate Click yang mulai beroperasi pada tanggal 8 September ini, diharapkan akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengawasi proses dekarbonisasi di PLN secara langsung.
Acara peluncuran aplikasi PLN Climate Click juga termasuk dalam talk show mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, serta Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hari Wibowo.
Selain itu, dalam diskusi ini juga turut hadir Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Edo Mahendra, Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bayu Nugroho, dan Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PLN Kamia Handayani.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti mengungkapkan bahwa NEK dilakukan untuk mendukung pencapaian target NDC tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hal ini membutuhkan skema perdagangan karbon internasional yang dapat mengakomodasi pasar wajib dan pasar sukarela untuk mendukung pendanaan internasional dalam mitigasi iklim. Selanjutnya, PLN diharapkan akan menjadi penyedia utama offset karbon dari pembangkit EBT.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh PLN dengan meluncurkan aplikasi PLN Climate Click adalah bagian dari upaya kolektif dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan iklim. Ini juga memungkinkan PLN berperan sebagai kantor manajemen pasokan untuk perdagangan karbon di sektor energi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa perdagangan karbon telah menjadi tren global, dan Indonesia mengambil langkah ini untuk mengurangi dan mengendalikan emisi karbon secara langsung.
"Peluncuran aplikasi PLN Climate Click adalah komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah mencapai National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060," kata Darmawan.
Darmawan juga mencatat bahwa PLN Climate Click adalah contoh penggunaan teknologi sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi dampak negatifnya. Dengan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data, diharapkan dapat mengambil keputusan dan tindakan yang lebih baik, tepat, cepat, dan efektif.
Inovasi yang dibawa oleh PLN adalah bagian dari komitmennya dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah mulai terasa. Aplikasi ini juga memperkuat tata kelola perubahan iklim PLN.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa aplikasi ini akan menyediakan data mengenai inventarisasi emisi GRK scope 1 (emisi langsung), scope 2 dan 3 (emisi tidak langsung), perdagangan emisi dan offset karbon, tindakan mitigasi perubahan iklim, serta tindakan adaptasi perubahan iklim di lingkungan PLN Grup.
Haryadi menambahkan bahwa PLN akan menjalankan perdagangan karbon sesuai dengan peraturan implementasi NEK, dan saat ini PLN memiliki lima entitas perusahaan yang berperan dalam implementasi NEK sebagai bagian dari pengembangan bisnis Perusahaan. Kelima entitas tersebut termasuk PT PLN Indonesia Power (IP) dan PT PLN Nusantara Power (NP) sebagai pelaku perdagangan karbon, PT PLN ICON Plus sebagai penyedia dan pengembang platform perdagangan karbon, PT Energy Management Indonesia (EMI) sebagai manajemen office perdagangan karbon, dan PLN Pusertif sebagai lembaga validasi dan verifikasi.
PLN menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon, baik melalui perdagangan langsung maupun bursa karbon, sesuai dengan peraturan pemerintah. Harapannya adalah bahwa perdagangan karbon sebagai program pendukung dekarbonisasi dapat membantu PLN mencapai NDC 2030 dan NZE 2060.