Kamis, 16 November 2023
Jakarta, Suarajatim.com - Komisi VII DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam merancang transmisi listrik green super grid serta menerapkan teknologi smart grid dan smart control center di Indonesia.
Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat adopsi energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memastikan kehandalan listrik dalam mencapai target net zero emissions (NZE) pada tahun 2060.
Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR RI, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dan PLN dalam meningkatkan pemanfaatan EBT di Tanah Air.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dan PLN, Sugeng menyebutkan, "Dukungan Komisi VII DPR RI terhadap rencana pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan, termasuk _super grid_, adalah langkah kritis untuk mengoptimalkan potensi EBT."
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 3.687 Gigawatt (GW), melibatkan sumber daya seperti surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan laut.
Namun, untuk mengatasi tantangan lokasi potensi EBT yang berjauhan dari pusat beban, Indonesia berencana mengembangkan super grid untuk meningkatkan konektivitas antar pulau.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menegaskan kesepakatan antara Pemerintah dan PLN untuk memperoleh 75 persen energi dari EBT dan 25 persen dari gas hingga tahun 2040.
Melalui skema Accelerated Renewable Energy Development (ARED), PLN berfokus pada pembangunan green super grid sebagai solusi meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dari 22 GW menjadi 61 GW pada 2040.
Pentingnya menjaga kestabilan sistem kelistrikan terutama dengan adanya sumber EBT yang bersifat intermiten seperti surya dan angin diakui oleh Darmawan.
Oleh karena itu, PLN merancang pengembangan smart grid dengan teknologi smart power plant dan flexible generation, didukung oleh smart transmission, smart distribution, smart control center, dan smart meter. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit surya dan angin dari 5 GW menjadi 28 GW pada tahun 2040.
Rapat Dengar Pendapat ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, antara lain Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, serta Direktur Utama PLN Nusantara Power dan Indonesia Power. Semua pihak sepakat bahwa langkah ini mendukung ketahanan energi nasional dan mempercepat pencapaian target bauran EBT di Indonesia.