SUARAJATIM - Dalam upaya memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Sumatera Utara.
Pada Jumat (25/10/2024), Harwan bertemu dengan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
Acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk para bupati, wali kota, Kepala UPT Bapenda kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Staf Ahli Gubernur Effendy Pohan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut, Achmad Fadly. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan PAD Sumut, khususnya melalui optimalisasi PKB.
Dalam kesempatan tersebut, Harwan menekankan pentingnya sinergi antar-instansi dalam optimalisasi pemungutan pajak. "Kami di Jasa Raharja berkomitmen untuk mendukung Pemprov Sumut dalam menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan efektif. Upaya kolaboratif seperti ini akan memperkuat sistem pajak, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan PAD yang sangat diperlukan untuk pembangunan," ungkap Harwan.
Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu memaksimalkan potensi PAD yang bersumber dari sektor PKB. Harwan menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi bukti nyata upaya bersama dalam menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Sumut.
PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbentuk antara Jasa Raharja dan Pemprov Sumut. Menurut Agus, kolaborasi ini merupakan langkah penting menuju efisiensi pemungutan pajak yang lebih terintegrasi. Ia juga berharap agar pendapatan dari PKB dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
"Pajak Kendaraan Bermotor berperan penting bagi kesejahteraan daerah. Dengan adanya sinergi ini, saya yakin pemungutan pajak dapat lebih terkelola dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan," ujar Agus.
Dengan langkah sinergis ini, Sumatera Utara semakin siap dalam menghadapi tantangan optimalisasi pajak daerah. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan perubahan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut ke depannya.