Senin, 11 Mei 2026
SUARAJATIM - Jawa Timur belum lepas dari predikat sebagai salah satu provinsi dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia. Kenyataan itu kembali mengemuka dalam rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Jawa Timur yang digelar pada 7 Mei 2026 di Ruang Rapat PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur, Surabaya. Rapat ini secara khusus membahas Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Tahun 2026 dan dihadiri oleh unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan.
PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur mengungkapkan data yang cukup mengejutkan: hingga April 2026, total santunan yang telah diserahkan kepada korban dan ahli waris kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mencapai Rp237,63 miliar. Angka ini melonjak 16,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut sekaligus menegaskan bahwa beban sosial dan ekonomi akibat kecelakaan jalan di provinsi ini masih sangat berat.
Fakta di lapangan semakin mengkhawatirkan ketika mencermati profil korban. Mayoritas korban kecelakaan berasal dari kelompok usia pelajar dan usia produktif, dengan kendaraan roda dua sebagai moda yang paling dominan terlibat kecelakaan. Lebih jauh, forum juga mencatat tingginya angka kecelakaan pada kelompok Generasi Z yang mencapai 16,98 persen dari total kasus. Angka itu bukan sekadar statistik—ia adalah sinyal bahwa generasi yang tumbuh bersama teknologi justru belum cukup aman di jalan raya.
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyampaikan bahwa analisis kecelakaan beserta faktor-faktor penyebabnya secara berkala telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan keselamatan jalan. Pembahasan dalam rapat ini menekankan bahwa faktor penyebab kecelakaan jauh lebih kompleks dari sekadar kelalaian manusia—kondisi fisik jalan, kualitas penerangan, ketersediaan rambu lalu lintas, hingga tumpang tindih kewenangan penanganan jalan masuk sebagai persoalan yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan.
Kalangan akademisi yang turut hadir mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat dalam implementasi lima pilar keselamatan nasional. Untuk mewujudkan target zero accident, seluruh pihak dinilai harus bergerak secara terpadu: pembagian tugas yang jelas, regulasi yang mendukung, penguatan anggaran, serta penyusunan RAK yang menjangkau hingga level kabupaten dan kota.
Dari sisi pemetaan risiko, forum menekankan pentingnya metode analisis black spot untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kecelakaan secara lebih presisi. Penyusunan data berdasarkan kewenangan jalan juga didorong agar penanganan tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi terhadap ruas-ruas prioritas pun harus diperkuat agar program keselamatan tidak berhenti di atas kertas.
Bappeda Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya keberadaan orkestrator dalam pelaksanaan RAK LLAJ agar seluruh program keselamatan antarinstansi dapat berjalan selaras dan terukur. Fokus prioritas saat ini meliputi peningkatan fasilitas keselamatan jalan, penanganan perlintasan sebidang, serta perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi titik kritis kecelakaan.
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa keselamatan lalu lintas bukan urusan satu instansi saja. FLLAJ Jawa Timur berharap sinergi antarinstansi yang terus diperkuat ini bisa mempercepat implementasi program keselamatan jalan—dan pada akhirnya, menekan angka yang setiap tahunnya menggerus nyawa maupun produktivitas warga Jawa Timur.
 |
| Rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Jawa Timur, 7 Mei 2026, di PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur, Surabaya. Forum ini membahas Rencana Aksi Keselamatan tahun 2026 dengan melibatkan lintas instansi. |
Fakta di lapangan semakin mengkhawatirkan ketika mencermati profil korban. Mayoritas korban kecelakaan berasal dari kelompok usia pelajar dan usia produktif, dengan kendaraan roda dua sebagai moda yang paling dominan terlibat kecelakaan. Lebih jauh, forum juga mencatat tingginya angka kecelakaan pada kelompok Generasi Z yang mencapai 16,98 persen dari total kasus. Angka itu bukan sekadar statistik—ia adalah sinyal bahwa generasi yang tumbuh bersama teknologi justru belum cukup aman di jalan raya.
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyampaikan bahwa analisis kecelakaan beserta faktor-faktor penyebabnya secara berkala telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan keselamatan jalan. Pembahasan dalam rapat ini menekankan bahwa faktor penyebab kecelakaan jauh lebih kompleks dari sekadar kelalaian manusia—kondisi fisik jalan, kualitas penerangan, ketersediaan rambu lalu lintas, hingga tumpang tindih kewenangan penanganan jalan masuk sebagai persoalan yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan.
Kalangan akademisi yang turut hadir mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat dalam implementasi lima pilar keselamatan nasional. Untuk mewujudkan target zero accident, seluruh pihak dinilai harus bergerak secara terpadu: pembagian tugas yang jelas, regulasi yang mendukung, penguatan anggaran, serta penyusunan RAK yang menjangkau hingga level kabupaten dan kota.
Dari sisi pemetaan risiko, forum menekankan pentingnya metode analisis black spot untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kecelakaan secara lebih presisi. Penyusunan data berdasarkan kewenangan jalan juga didorong agar penanganan tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi terhadap ruas-ruas prioritas pun harus diperkuat agar program keselamatan tidak berhenti di atas kertas.
Bappeda Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya keberadaan orkestrator dalam pelaksanaan RAK LLAJ agar seluruh program keselamatan antarinstansi dapat berjalan selaras dan terukur. Fokus prioritas saat ini meliputi peningkatan fasilitas keselamatan jalan, penanganan perlintasan sebidang, serta perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi titik kritis kecelakaan.
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa keselamatan lalu lintas bukan urusan satu instansi saja. FLLAJ Jawa Timur berharap sinergi antarinstansi yang terus diperkuat ini bisa mempercepat implementasi program keselamatan jalan—dan pada akhirnya, menekan angka yang setiap tahunnya menggerus nyawa maupun produktivitas warga Jawa Timur.