Sabtu, 30 Mei 2026
SUARAJATIM - Penguatan kualitas penduduk menjadi pekerjaan besar yang langsung menanti Shodiqin usai resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (29/5).
"Pesan yang disampaikan Ibu Gubernur salah satunya adalah bahwa KB bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang baik, maka Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur bisa kita tekan serendah mungkin," ujar Shodiqin usai pengukuhan.
Arahan yang diberikan Gubernur Khofifah dalam prosesi tersebut menitikberatkan pada penguatan program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), serta percepatan penurunan stunting di seluruh daerah Jawa Timur. Pesan itu langsung menjadi fokus kerja yang akan dijalankan jajaran BKKBN Jatim di bawah kepemimpinan baru.
Shodiqin menilai pemahaman masyarakat mengenai program KB perlu terus diperbarui. Menurutnya, tujuan utama KB saat ini adalah membangun kualitas sumber daya manusia melalui pengaturan jarak kelahiran yang sehat dan terencana.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, kondisi demografi Jawa Timur saat ini dinilai cukup menggembirakan. Salah satu indikatornya terlihat dari Total Fertility Rate (TFR) yang berada di angka 1,9. Artinya, rata-rata perempuan di Jawa Timur melahirkan antara satu hingga dua anak. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,1.
Capaian lain terlihat pada prevalensi stunting. Jawa Timur berhasil menekan angka stunting hingga berada di kisaran 14 persen. Hasil tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah kedua di Indonesia setelah Bali.
"Capaian ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus mempertahankan dan menurunkannya. Jangan sampai angka stunting ini naik lagi. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota," imbuhnya.
Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, pekerjaan rumah besar masih menanti. Salah satunya adalah tingginya angka pernikahan dini yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama kawasan Tapal Kuda.
Shodiqin mengungkapkan bahwa faktor budaya, kondisi ekonomi, hingga tradisi perjodohan yang telah berlangsung lama masih menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia anak di beberapa daerah.
"Di beberapa daerah memang masih ada budaya menikahkan anak di usia muda karena anggapan bahwa setelah menikah, tanggung jawab orang tua otomatis beralih ke pasangan anak. Ini yang harus kita luruskan bersama," urainya.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, BKKBN Jatim menyiapkan edukasi secara masif mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan penguatan ketahanan keluarga. Program ini akan melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jaringan pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur.
"Kami sangat mengharapkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur agar program-program penguatan kualitas penduduk ini dapat berjalan optimal dan menyentuh akar rumput," pungkasnya.
 |
| Shodiqin usai dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya |
Arahan yang diberikan Gubernur Khofifah dalam prosesi tersebut menitikberatkan pada penguatan program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), serta percepatan penurunan stunting di seluruh daerah Jawa Timur. Pesan itu langsung menjadi fokus kerja yang akan dijalankan jajaran BKKBN Jatim di bawah kepemimpinan baru.
Shodiqin menilai pemahaman masyarakat mengenai program KB perlu terus diperbarui. Menurutnya, tujuan utama KB saat ini adalah membangun kualitas sumber daya manusia melalui pengaturan jarak kelahiran yang sehat dan terencana.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, kondisi demografi Jawa Timur saat ini dinilai cukup menggembirakan. Salah satu indikatornya terlihat dari Total Fertility Rate (TFR) yang berada di angka 1,9. Artinya, rata-rata perempuan di Jawa Timur melahirkan antara satu hingga dua anak. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,1.
Capaian lain terlihat pada prevalensi stunting. Jawa Timur berhasil menekan angka stunting hingga berada di kisaran 14 persen. Hasil tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah kedua di Indonesia setelah Bali.
"Capaian ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus mempertahankan dan menurunkannya. Jangan sampai angka stunting ini naik lagi. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota," imbuhnya.
Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, pekerjaan rumah besar masih menanti. Salah satunya adalah tingginya angka pernikahan dini yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama kawasan Tapal Kuda.
Shodiqin mengungkapkan bahwa faktor budaya, kondisi ekonomi, hingga tradisi perjodohan yang telah berlangsung lama masih menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia anak di beberapa daerah.
"Di beberapa daerah memang masih ada budaya menikahkan anak di usia muda karena anggapan bahwa setelah menikah, tanggung jawab orang tua otomatis beralih ke pasangan anak. Ini yang harus kita luruskan bersama," urainya.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, BKKBN Jatim menyiapkan edukasi secara masif mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan penguatan ketahanan keluarga. Program ini akan melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jaringan pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur.
"Kami sangat mengharapkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur agar program-program penguatan kualitas penduduk ini dapat berjalan optimal dan menyentuh akar rumput," pungkasnya.