Kamis, 12 November 2026
SUARAJATIM – Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Agustin Widyawati serta Ranto Hensa Barlin Sidauruk dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Putusan banding yang dibacakan Selasa (3/11/2026) itu disambut kuasa hukum Agustin dengan rencana pemulihan nama baik serta pengkajian terhadap putusan tingkat pertama.
“Menimbang, bahwa untuk dana/uang yang diinvestasikan oleh Saksi Salim Himawan Saputra ke PT OSO Sekuritas Indonesia, saksi Salim Himawan Saputra memperoleh komisi yang besarnya dua persen,” kata Arief Budi Nugroho, advokat Intriqi Law Firm yang mendampingi Agustin, saat mengutip pertimbangan majelis hakim.
Perkara bernomor 2026/Pid/2026/PT SBY tersebut diperiksa majelis hakim yang diketuai Tumpal Napitupulu. Putusan pada tingkat banding sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kedua terdakwa.
Arief menjelaskan, salah satu hal yang dipertimbangkan hakim berkaitan dengan tujuan transfer dana investasi. Berdasarkan pertimbangan yang ia kutip, dana dari Salim Himawan Saputra masuk ke PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi Agustin maupun Ranto.
Ia juga mengutip bagian pertimbangan mengenai tiga transaksi transfer yang dilakukan saksi. Majelis hakim, dalam kutipan yang disampaikan Arief, menghubungkan besarnya nilai transaksi dan tujuan rekening dengan kehati-hatian saksi, termasuk konfirmasi kepada perusahaan mengenai saham, dokumen transaksi, serta risiko investasi.
Bagi pihak Agustin, aliran dana itu penting untuk menjelaskan batas antara pekerjaan pemasaran dan pengelolaan investasi. Keterlibatan seseorang dalam menawarkan produk, menurut kuasa hukum, perlu dinilai berdasarkan tindakan serta kewenangannya.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan marketing freelance yang memperoleh penghasilan melalui upah atau komisi pemasaran. Dalam pandangan mereka, kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban kepada nasabah tidak dapat langsung dibebankan kepada tenaga pemasaran tanpa pembuktian mengenai kesalahan masing-masing.
Kuasa hukum juga menyebut saksi mengetahui produk investasi yang ditawarkan dan merupakan sesama marketing freelance di perusahaan yang sama. Keterangan itu mereka ajukan sebagai bagian dari penjelasan mengenai hubungan para pihak dalam perkara ini.
Karena itu, mereka mendorong kajian akademis tentang batas tanggung jawab tenaga pemasaran, nasabah, serta perusahaan. Penilaian hukum diharapkan mempertimbangkan siapa yang mengelola dana, mengambil keputusan, dan berkewajiban memenuhi hak nasabah.
Setelah putusan banding, perhatian pendamping Agustin beralih pada pemulihan nama baik kliennya. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum yang tersedia terkait peristiwa serta kerugian yang dialami Agustin selama perkara berlangsung.
“Bagi kami, ini bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan juga pemulihan harkat, martabat, dan hak Klien kami untuk memperoleh keadilan,” demikian pernyataan kuasa hukum Agustin.
Langkah lain yang sedang dipertimbangkan adalah permohonan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pengkajian tersebut ditujukan untuk menelaah secara akademis pertimbangan hukum pada tingkat pertama.
Mengenai kemungkinan kasasi, mereka merujuk Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP tentang pembatasan kasasi terhadap putusan bebas. Meski demikian, kuasa hukum menyatakan tetap menghormati langkah penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agustin didampingi lima advokat dari Intriqi Law Firm, yakni Arief Budi Nugroho, Rafi Muhammad Irfan, Udin Zaenudin, Rizki Pratama, serta Debby Shintya N.A.
 |
| Agustin Widyawati memperoleh putusan bebas di tingkat banding. Kuasa hukumnya mempertimbangkan eksaminasi publik terhadap putusan tingkat pertama. |
Perkara bernomor 2026/Pid/2026/PT SBY tersebut diperiksa majelis hakim yang diketuai Tumpal Napitupulu. Putusan pada tingkat banding sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kedua terdakwa.
Arief menjelaskan, salah satu hal yang dipertimbangkan hakim berkaitan dengan tujuan transfer dana investasi. Berdasarkan pertimbangan yang ia kutip, dana dari Salim Himawan Saputra masuk ke PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi Agustin maupun Ranto.
Ia juga mengutip bagian pertimbangan mengenai tiga transaksi transfer yang dilakukan saksi. Majelis hakim, dalam kutipan yang disampaikan Arief, menghubungkan besarnya nilai transaksi dan tujuan rekening dengan kehati-hatian saksi, termasuk konfirmasi kepada perusahaan mengenai saham, dokumen transaksi, serta risiko investasi.
Bagi pihak Agustin, aliran dana itu penting untuk menjelaskan batas antara pekerjaan pemasaran dan pengelolaan investasi. Keterlibatan seseorang dalam menawarkan produk, menurut kuasa hukum, perlu dinilai berdasarkan tindakan serta kewenangannya.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan marketing freelance yang memperoleh penghasilan melalui upah atau komisi pemasaran. Dalam pandangan mereka, kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban kepada nasabah tidak dapat langsung dibebankan kepada tenaga pemasaran tanpa pembuktian mengenai kesalahan masing-masing.
Kuasa hukum juga menyebut saksi mengetahui produk investasi yang ditawarkan dan merupakan sesama marketing freelance di perusahaan yang sama. Keterangan itu mereka ajukan sebagai bagian dari penjelasan mengenai hubungan para pihak dalam perkara ini.
Karena itu, mereka mendorong kajian akademis tentang batas tanggung jawab tenaga pemasaran, nasabah, serta perusahaan. Penilaian hukum diharapkan mempertimbangkan siapa yang mengelola dana, mengambil keputusan, dan berkewajiban memenuhi hak nasabah.
Setelah putusan banding, perhatian pendamping Agustin beralih pada pemulihan nama baik kliennya. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum yang tersedia terkait peristiwa serta kerugian yang dialami Agustin selama perkara berlangsung.
“Bagi kami, ini bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan juga pemulihan harkat, martabat, dan hak Klien kami untuk memperoleh keadilan,” demikian pernyataan kuasa hukum Agustin.
Langkah lain yang sedang dipertimbangkan adalah permohonan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pengkajian tersebut ditujukan untuk menelaah secara akademis pertimbangan hukum pada tingkat pertama.
Mengenai kemungkinan kasasi, mereka merujuk Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP tentang pembatasan kasasi terhadap putusan bebas. Meski demikian, kuasa hukum menyatakan tetap menghormati langkah penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agustin didampingi lima advokat dari Intriqi Law Firm, yakni Arief Budi Nugroho, Rafi Muhammad Irfan, Udin Zaenudin, Rizki Pratama, serta Debby Shintya N.A.