Kamis, 12 September 2019
 |
| Wakil Ketua KPK RI, Laode M Syarif. Foto:istimewa |
Suarajatim.com - Persitiwa tentang KPK yang memboyong seluruh anggota DPRD Kota Malang pada tahun lalu harus bisa jadi pembelajaran bagi DPRD Kota Malang yang baru untuk menjadi pusat percontohan antikorupsi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK RI, Laode M Syarif usai memberikan pembekalan antikorupsi di Gedung DPRD Kota Malang, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Dua Calon Walikota Malang Diperiksa KPK, Jadi Tersangka?
"Kertasnya masih putih. Ada pelajaran yang tidak baik di masa lalu, sehingga untuk maju ke depan itu jadikan momentum ke depan, karena punya potensi luar biasa," ujar Laode.
Menurut Laode, DPRD Kota Malang harus membantu Wali Kota untuk melakukan perbaikan di semua lini. Tidak hanya merencanakan anggaran, tapi juga pengawasan dan pembuatan regulasi. Dari ketiga aspek ini, Laode berharap, Kota Malang dapat menjadi percontohan antikorupsi setidaknya di tingkat Jawa Timur (Jatim) terlebih dahulu.
Baca juga: 2 Calon Walikota dan 5 Anggota DPRD Kota Malang Resmi Ditahan KPK
Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menegaskan, pihaknya akan berusaha mengembalikan marwah Kota Malang kembali. Anggota legislatif akan bekerja keras dan berkomitmen sebagai lembaga antikorupsi. "Ke depan kami yakin bahwa dengan arahan KPK, kami akan lebih baik," tegas Made.
Di pembekalan kali ini, Made mengaku, mendapatkan banyak masukan dari KPK. Beberapa di antaranya terkait pengawasan, penganggaran dan regulasi. Pihaknya juga berkomitmen akan terus berkonsultasi dengan KPK untuk lebih baik. "Nanti kami ingin menjadi tamu kehormatan ke KPK untuk kunker, kami tidak ingin menjadi tamu yang tidak terhormat untuk KPK," tambahnya.
Di kesempatan lain, Wali Kota Malang Sutiaji juga menyampaikan dukungannya dengan segala program kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK RI. Ia berjanji Kota Malang akan terus berupaya memperbaiki diri dan berbenah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang antikorupsi.//c