- PLN kembali mendapat predikat Debitur Terbaik tahun 2022 kategori BUMN dari Kementerian Keuangan. Penghargaan yang juga pernah diraih di tahun 2021 ini diberikan berkat keberhasilan PLN dalam melakukan transformasi di bidang keuangan sehingga target bisa tercapai lebih cepat.
Suarajatim.com - Tiga tahun terakhir PLN berbenah diri melakukan transformasi di berbagai lini. Kini usaha itu mulai berbuah manis, PLN bahkan bisa membayar sebagian hutang lebih cepat daripada target awal. Kondisi semakin baik diiringi dengan efisiensi belanja modal dan laba bersih terbaik sepanjang sejarah perusahaan.
Berkat kinerja tersebut, PLN diganjar dengan predikat Debitur Terbaik tahun 2022 kategori BUMN dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini didapat untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya meraih predikat yang sama di tahun 2021.
Capaian tersebut tak lepas dari transformasi tata kelola keuangan dan aset yang dilakukan PLN sepanjang dua tahun terakhir.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada stakeholder Kementerian Keuangan yang profesional dan berkinerja baik. Kontribusi para stakeholder, termasuk PLN ini dinilai penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.
"Penghargaan ini untuk debitur yang punya profesionalisme tinggi, integritas sangat baik, dan juga kompetensi yang luar biasa sehingga seluruh kewajibannya ini bisa diselesaikan dengan sangat baik," ungkap Astera pada sambutannya di acara Stakeholder Collaboration yang digelar Dirjen Perbendaharaan Selasa, (13/12).
Lebih lanjut Astera memastikan pemerintah akan terus hadir mendukung BUMN melalui APBN. Pemerintah juga akan memberikan kemudahan dari segi investasi dan pembiayaan kepada lembaga BUMN.
"Program pemerintah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Hal positif yang sedang dijalankan oleh BUMN tentunya harus kita dukung. Dukungan dari kami Kementerian Keuangan, melalui APBN sebagai showup dalam suatu kondisi," ujarnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan kepada PLN. Darmawan mengatakan, selama ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan banyak dukungan untuk PLN, khususnya dalam Subsidiary Loan Agreement (SLA).
“Maka dari itu kami berterima kasih atas penghargaan ini. Capaian ini tak lepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktur Jenderal Perbendaharaan yang hadir saat ini beserta jajarannya," katanya.
Darmawan menambahkan, PLN sebagai bagian dari BUMN selalu mendapat arahan-arahan dari Pemerintah khususnya Menteri Keuangan sehingga mampu memaksimalkan kinerja di tengah Covid-19. Itulah yang membuat PLN akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya dalam mencatat laporan keuangan terbaik dan tranformasi digitalisasi layanan.
“Alhamdulillah pada masa Covid-19, kami malah berhasil membukukan laporan keuangan terbaik sepanjang sejarah PLN maupun sejarah Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya PLN terus mengalami peningkatan dalam kinerja dan menjalin kerja sama yang baik dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan," tambahnya.
Berdasarkan keterangan Darmawan, dalam jangka waktu 2 tahun PLN berhasil mengurangi hutang sebesar 62,5 triliun rupiah dan melakukan penghematan beban keuangan sebesar 7 triliun di tahun 2021.
“Penghargaan ini menjadi tanda bahwa PLN mampu mempertahankan prestasi sebagai Debitur Berkinerja Terbaik kategori BUMN selama 3 tahun berturut-turut sampai saat ini. Penghargaan yang diberikan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi PLN,” ungkap Darmawan.
Darmawan berharap kolaborasi antara PLN dengan Kementerian Keuangan dapat terus berlanjut dengan baik. Ia juga berterima kasih atas Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah yang membuat PLN bisa mengalirkan listrik terbaik ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.
Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly menambahkan, PLN juga melakukan kerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Government Investment Charter 2022. Ini adalah kerja sama lanjutan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Penerima Pinjaman Subsidiary Loan Agreement (SLA)/Rekening Dana Investasi (RDI).
“Ini adalah kerja sama yang baik untuk para stakeholder penerima SLA/RDI, agar dapat bersama-sama mendukung pencapaian target yang telah diamanahkan oleh Pemerintah,” kata Sinthya.