- Ratusan PKL di Pasar Larangan Sidoarjo melakukan aksi protes terhadap wacana pembongkaran lapak oleh Satpol PP yang akan dilakukan minggu ini.
- Para pedagang merasa tidak adil karena pembongkaran dilakukan mendadak tanpa adanya koordinasi dari jauh hari. Padahal mereka telah membayar iuran lapak 5 hingga 11 juta rupiah per bulannya.
Sidoarjo, Suarajatim.com - Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan Sidoarjo menyuarakan protes kepada pejabat pemerintah dan DPRD Sidoarjo terkait pembongkaran lapak oleh Satpol PP yang dianggap tiba-tiba. Para pedagang merasa selama ini telah rutin membayar lahan namun penggusuran tiba-tiba terjadi tanpa kordinasi terlebih dahulu.
Tercatat mulai Senin, 12 Desember 2022 pukul 11.30 sampai dengan hari ini, Senin, 19 Desember 2022, situasi dan kondisi di Pasar Larangan tidak stabil. Para pedagang merasa dirugikan, hingga akhirnya melakukan unjuk rasa.
"Ini aksi damai. Kami hanya ingin keadilan, mewakili ratusan pedagang PKL yang ada di Pasar Larangan ini. Mereka sudah membeli lahan dengan harga bervariatif mulai dari Rp. 5 Juta. Kalaupun ada pembongkaran, ya mohon untuk ditunda pelaksanaannya," kata Ramos, Ketua Paguyuban PKL Pasar Larangan Sidoarjo.
"Kami kaget, ketika mendengar kabar bahwa akan diadakan pembongkaran atau pemindahan secara paksa yang diduga akan dilaksanakan dalam minggu ini. Untuk mencegah terjadinya perselisihan karena konflik kepentingan, maka kami berharap dengan sangat kepada Bapak Ketua DPRD Sidoarjo agar mengordinasikan penundaan pelaksanaan pembongkaran," sambung Ramos.
Penertiban lapak pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo ini diduga sengaja dilakukan untuk menata ulang pasar dengan merelokasi lapak pedagang ke tempat lain. Namun akibat minimnya kordinasi dan informasi kepada para pedagang, maka terjadilah penentangan.
Mariyam, salah satu pedagang, dengan lantang mengutarakan ketidaksetujuannya. "Kami bayar 5 juta kepada petugas sebelum menempati lapak. Belum lagi iuran bulanan, sampah, dan uang harian. Kalau main bongkar begini kami merasa dirugikan. Keluarga kami makan apa," jelasnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Hadi Susanto, salah satu pedagang. "Yang diundang koordinasi hanya yang di depan saja. Sementara kami para PKL, parkir, dan lainnya tidak diajak koordinasi. Padahal tarikan per bulannya hampir 11 juta. Kami punya kwitansinya," kata Hadi.
"Kita hanya ingin duduk bersama, diketemukan yang baik. Jangan mentang-mentang kami rakyat kecil, dipojokkan, tidak diajak koordinasi. Kami inginkan aksi damai, jadi pemerintah jangan sepihak. Kami menghidupi keluarga, tolong nasib kami juga diperhatikan," tambahnya.