- Organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU menekankan pentingnya kepemimpinan moral sehingga Pemilu 2024 lebih bermartabat, lebih bersih, tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
Suarajatim.com - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan kepemimpinan moral.
"Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral, supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis," kata Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, saat ditemui di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Kamis (25/5/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa PBNU dan Muhammadiyah akan terus melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari itu. Semuanya dilakukan demi terciptanya kompetisi politik yang bermoral, lebih bersih, tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
"Kita butuh kepemimpinan moral. NU dan Muhammadiyah tentu akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap," lanjut Gus Yahya.
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Ia berharap kepemimpinan moral dapat menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.
Menurutnya, kepemimpinan moral akan melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tak menjadi ajang mencapai kekuasaan semata.
"Yang ditonjolkan itu visi kebangsaan, apa yang mau dibawa dan diwujudkan yang berangkat dari pondasi yang diletakkan para pendiri bangsa," tutur Haedar.
Kepemimpinan moral diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik. Sehingga siapa pun pemimpin negeri ini yang terpilih, dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk.
"Kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non-politik praktis punya panggilan moral, hadir tanpa merasa paling benar sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut Haedar mengatakan bahwa koalisi, kompetisi, dan polarisasi di tahun politik memang biasa terjadi. Namun jika hal-hal tersebut terus terjadi secara intens, maka suasana menjadi tidak konstruktif.
"Maka kami mendorong agar visi kebangsaan yang sudah ditanam oleh para pendiri negara harus dielaborasi, bahkan bila perlu dijadikan diskusi publik bagi para capres agar jelas arahnya," kata Haedar.
Kedua, menurut Haedar, setiap elit harus bikin pernyataan, sebagai bentuk tanggung jawab moral, agar tidak terjadi polarisasi.
"Maka disini kami ingin hadirkan kepemimpinan moral dan visioner," tutupnya.