- PLN melakukan pengembangan infrastruktur penunjang kendaraan ramah lingkungan berbasis hidrogen demi mendukung transisi energi di Tanah Air. Langkah ini mendapat apresiasi dari Pemerintah dan DPR.
Jakarta, Suarajatim.com - Pembangunan Hydrogen Refueling Station (HRS) pertama di Indonesia oleh PT PLN (Persero) menuai apresiasi dari banyak pihak. Termasuk Pemerintah dan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada acara peresmian HRS di Senayan, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, pembangunan HRS adalah bentuk nyata komitmen tinggi PLN dalam mendorong ekosistem hijau berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Ia berharap HRS dapat menopang ketahanan energi nasional di era krisis iklim dunia.
“Melalui peresmian ini, PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia," ujar Jisman.
Jisman menambahkan, saat ini terjadi pergeseran dalam sistem produksi dan substitusi energi ke sumber energi baru terbarukan yang bebas emisi karbon. Oleh karena itu, di Indonesia, transisi energi adalah upaya navigasi perubahan iklim sekaligus salah satu strategi menjaga ketahanan energi.
Pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap teknologi bersih dan terjangkau untuk masyarakat. Pengembangan ekosistem kendaraan berbasis hidrogen ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Hidrogen diidentifikasi sebagai satu-satunya pembawa energi nol karbon selain listrik, khususnya upaya dekarbonisasi sektor transportasi,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dyah Roro Esti. Menurutnya, apa yang dilakukan PLN sejalan dengan visi misi komisi VII untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia.
“Jadi saya itu multiperan sebagai brand ambassador Hidrogen dan anggota Komisi VII juga. Kami tentunya sangat amat mendukung, turut menyukseskan bagaimana negara Indonesia mewujudkan transisi energi,” ujar Roro.
Roro menambahkan, pengembangan hidrogen hijau dapat mengurangi emisi karbon hingga 4,15 juta ton per tahun dan akan berkontribusi besar dalam upaya pelestarian lingkungan.
Masih menurut Roro, saat ini Komisi VII sedang mengupayakan agar rancangan undang-undang (RUU) mengenai energi baru terbarukan (EBT) dapat segera disahkan agar langkah PLN semakin leluasa.
“Kami berharap (hidrogen) bisa komersial, dari segi lingkungan bisa terjaga, dan tentunya berupaya untuk mengurangi emisi karbon,” pungkasnya.