Kamis, 02 April 2026
SUARAJATIM – Penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai bisa ditempuh tanpa harus menaikkan harga di pasar. Jalurnya lewat pengalihan anggaran operasional pemerintah menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan biaya hidup.
“Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, Selasa (31/3/2026).
Firman melihat efisiensi energi di dalam birokrasi bisa membuka ruang fiskal yang lebih luas. Pengurangan biaya perjalanan dinas hingga penghematan listrik kantor disebut mampu mengurangi beban anggaran negara secara langsung.
Ia juga mendorong penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Skema ini dinilai efektif memangkas konsumsi energi nasional karena mobilitas berkurang, sekaligus menekan penggunaan BBM di sektor transportasi.
“Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport,” jelasnya.
Di sisi lain, pengalihan konsumsi energi ke gas alam cair atau LNG dianggap sebagai langkah cepat untuk menekan impor. Indonesia dinilai memiliki cadangan gas domestik yang cukup besar untuk menggantikan ketergantungan pada LPG dan minyak bumi.
“Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG,” kata Firman.
Percepatan pembangunan infrastruktur gas perkotaan menjadi langkah penting yang dinilai paling realistis dalam menjaga ketahanan energi. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang masih tinggi membuat opsi ini dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
“Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG,” tegasnya.
Sementara itu, sektor industri disebut tidak memiliki ruang besar untuk penghematan energi dalam jangka pendek. Firman mengingatkan, pengurangan energi di lini produksi justru berpotensi mengganggu output ekonomi.
“Industri penghematannya bukan di energi tapi di hal lain. Jika industri sampai menghemat energi, produksinya akan terkendala,” ungkapnya.
Penghematan di sektor industri, lanjutnya, lebih memungkinkan dilakukan pada fasilitas pendukung seperti perkantoran pabrik, bukan pada mesin produksi utama.
“Kalau proses produksi saya kira malah tidak bagus kalau dia harus dikurangi energinya,” imbuhnya.
Langkah lain yang dinilai efektif adalah pemberian insentif untuk konversi kendaraan listrik. Skema ini disebut lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan kebijakan yang bersifat menekan.
“Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah,” ucap Firman.
Menurutnya, kondisi psikologis masyarakat yang diliputi kecemasan terhadap krisis energi global perlu direspons dengan kebijakan yang meringankan. Kemudahan akses terhadap energi alternatif dinilai bisa mempercepat perubahan tanpa memicu gejolak.
“Untuk saat ini saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas,” tuturnya.
 |
| Penghematan BBM bisa ditempuh lewat efisiensi anggaran pemerintah dan pemanfaatan gas domestik - Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi |
Firman melihat efisiensi energi di dalam birokrasi bisa membuka ruang fiskal yang lebih luas. Pengurangan biaya perjalanan dinas hingga penghematan listrik kantor disebut mampu mengurangi beban anggaran negara secara langsung.
Ia juga mendorong penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Skema ini dinilai efektif memangkas konsumsi energi nasional karena mobilitas berkurang, sekaligus menekan penggunaan BBM di sektor transportasi.
“Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport,” jelasnya.
Di sisi lain, pengalihan konsumsi energi ke gas alam cair atau LNG dianggap sebagai langkah cepat untuk menekan impor. Indonesia dinilai memiliki cadangan gas domestik yang cukup besar untuk menggantikan ketergantungan pada LPG dan minyak bumi.
 |
| Ilustrasi penghematan BBM melalui efisiensi anggaran dan pemanfaatan LNG |
Percepatan pembangunan infrastruktur gas perkotaan menjadi langkah penting yang dinilai paling realistis dalam menjaga ketahanan energi. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang masih tinggi membuat opsi ini dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
“Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG,” tegasnya.
Sementara itu, sektor industri disebut tidak memiliki ruang besar untuk penghematan energi dalam jangka pendek. Firman mengingatkan, pengurangan energi di lini produksi justru berpotensi mengganggu output ekonomi.
“Industri penghematannya bukan di energi tapi di hal lain. Jika industri sampai menghemat energi, produksinya akan terkendala,” ungkapnya.
 |
| Ilustrasi foto pool BBM |
“Kalau proses produksi saya kira malah tidak bagus kalau dia harus dikurangi energinya,” imbuhnya.
Langkah lain yang dinilai efektif adalah pemberian insentif untuk konversi kendaraan listrik. Skema ini disebut lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan kebijakan yang bersifat menekan.
“Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah,” ucap Firman.
Menurutnya, kondisi psikologis masyarakat yang diliputi kecemasan terhadap krisis energi global perlu direspons dengan kebijakan yang meringankan. Kemudahan akses terhadap energi alternatif dinilai bisa mempercepat perubahan tanpa memicu gejolak.
“Untuk saat ini saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas,” tuturnya.