 |
| Rumor pidato Presiden terkait pembentukan badan ekspor komoditas strategis memicu perhatian besar pelaku pasar dan investor. (Gambar Ilustrasi AI) |
Isi rumor mengarah kepada kebijakan pemerintah dikabarkan akan mengumumkan pembentukan badan khusus untuk ekspor komoditas strategis, di mana eksportir tidak lagi melakukan ekspor langsung ke buyer luar negeri.
Skema yang ramai diperbincangkan menyebut produsen atau eksportir nantinya harus menjual komoditas kepada badan tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, badan khusus itu yang akan menangani ekspor ke pembeli global.
Badan berpotensi mengambil spread atau margin trading dari alur ekspor komoditas.
Pada tahap awal, komoditas yang disebut masuk dalam skema itu adalah crude palm oil (CPO) dan batu bara. Sementara sektor mineral masih disebut berada dalam tahap pembahasan.
Narasi yang disebut dibawa pemerintah berkaitan dengan penanganan praktik under invoicing ekspor. Praktik tersebut terjadi ketika harga ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kondisi itu dinilai membuat potensi pajak dan royalti negara tidak maksimal serta mengurangi devisa yang masuk ke dalam negeri.
IHSG Ambles ke 6.396, Rumor Ekspor Batu Bara dan CPO Satu Pintu Khusus Bikin Pasar Panik
Namun pasar melihat arah kebijakan ini jauh lebih besar dibanding sekadar pengawasan pajak ekspor. Investor mulai menilai ada kemungkinan pemerintah ingin memperkuat kontrol terhadap arus devisa hasil ekspor dan memperbesar posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Rumor lain yang ikut beredar menyebut badan tersebut bisa berkembang menjadi platform perdagangan komoditas nasional dengan sistem terpusat. Konsep itu disebut mirip state commodity trading house atau pola koordinasi ala OPEC pada komoditas tertentu.
Ada dua skenario struktur yang ramai dibahas di pasar. Pertama berada di bawah perusahaan BUMN. Kedua berada di bawah Danantara. Opsi kedua menjadi perhatian karena dinilai dapat memperluas fungsi Danantara dari entitas investasi menjadi platform perdagangan komoditas nasional.
Pasar juga mulai menghitung potensi dampaknya terhadap emiten komoditas. Kekhawatiran terbesar muncul pada kemungkinan tertekannya margin perusahaan, berkurangnya keleluasaan menentukan harga, hingga risiko birokrasi dan tata kelola.
Jika skema ini diterapkan secara wajib dan terpusat penuh, sektor batu bara dan CPO disebut menjadi kelompok paling sensitif. Investor khawatir risiko penurunan margin mulai diperhitungkan pasar dalam valuasi saham emiten terkait.
Sampai saat ini, rumor tersebut masih dianggap sebagai headline risk karena belum ada penjelasan resmi terkait bentuk aturan, operator badan, formula harga, mekanisme margin, hingga jadwal implementasi kebijakan.