- Tim khusus bentukan Bima Arya dalam menangani kasus kecurangan PPDB di Kota Bogor menemukan bahwa 155 orang calon siswa diduga pakai data kependudukan palsu.
Suarajatim.com - Kabar adanya kecurangan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Kota Bogor terus diusut oleh sang Wali Kota, Bima Arya.
Setelah menerima 300 aduan dari orang tua siswa yang anak-anaknya tidak diterima di SMP Negeri akibat tergeser oleh calon siswa lain yang bahkan tidak tinggal di area dekat sekolah, Bima lagsung melakukan sidak dengan menyambangi beberapa rumah yang alamatnya tertera di data PPDB SMP Negeri 1 Kota Bogor sebagai sampel pertama.
Ia pun geram karena temuan di lapangan membuktikan kecurangan itu benar terjadi dan masif. Banyak Kartu Keluarga yang dipalsukan. Setelah menyelidiki langsung ke pihak sekolah dan disdukcapil, Bima membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini.
Bima Arya mengungkapkan, sebanyak 913 calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi terindikasi memiliki data kependudukan bermasalah. Setelah ditelusuri, ditemukan 155 calon siswa SMP yang diduga menggunakan data kependudukan palsu. Maka, 155 orang tersebut akan langsung didiskualifikasi dan diminta mencari sekolah lain.
"Nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama yang di bawahnya akan naik ke atas," kata Bima dalam konferensi pers di Kota Bogor pada Minggu (9/7/2023).
Sebanyak 155 calon siswa yang dimaksud merupakan jumlah gabungan dari beberapa SMP yang notabene merupakan sekolah unggulan atau favorit di Kota Bogor.
"Semakin SMP itu dipersepsikan favorit, maka angka dugaan angka pelanggarannya semakin tinggi. Contohnya SMPN 1 Bogor yang bermasalah 32%, SMPN 2 sebanyak 9%, SMPN 3 sebanyak 1%, SMPN 4 sebanyak 15%, SMPN 5 sebanyak 14%. Sebagai contoh, jumlah pendaftar SMPN 1 490 orang, kuota zonasinya 141, yang terindikasi bermasalah itu sekitar 157 siswa atau 32%. Itu kan angka yang sangat tinggi," terang Bima.
"Agka tersebut belum final karena masih ada yang on progress. Tapi sejauh ini, 414 (pendaftar SMP jalur zonasi) sesuai dan 155 tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi (sesuai alamat)," sambungnya.
Bima mengatakan, 913 calon siswa SMP yang bermasalah merupakan hasil temuan tim khusus yang terdiri dari Inspektorat, Disdukcapil, Disdik dan para Camat di Kota Bogor.
Lebih lanjut Bima mengaku ingin memastikan tidak ada siswa yang terzalimi.
"Jadi jangan sampai anak itu mencari lokasi, bukan prestasi. Itu intinya. Repot kita ini kalau tahun ke tahun perjuangannya mencari lokasi, bukan untuk prestasi," ujarnya.