- Jokowi soroti kinerja ASN yang tidak maksimal karena terlalu fokus pada birokrasi dibandingkan program.
Suarajatim.com - Dalam pembukaan Rakernas Korps Pegawai RI (KORPRI) di Hotel Mercure Jakarta Utara, Rabu, 3 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ngomel saat menyinggung soal kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengatakan para ASN terlalu banyak fokus ke Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara atau dikenal sebagai SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).
Jokowi menyoroti rumitnya pengurusan SPJ sehingga menyita waktu dan energi para ASN padahal menurutnya hal ini bisa lebih sederhana dan diefektifkan.
Ia juga menceritakan pengalamannya saat menemukan kegiatan di suatu sekolah dimana kepala sekolah hingga guru bekerja hingga larut malam karena sedang mengerjakan SPJ.
“Saya lihat, ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam urusan apa saja? SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi malah urusannya SPJ,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengaku telah menyampaikan hal tersebut ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar sistemnya dibenahi atau dirombak. Dengan demikian para ASN tidak lagi sibuk menyiapkan SPJ yang jumlahnya mencapai ratusan poin, melainkan fokus pada program.
“SPJ itu wajib, iya, tapi jangan sampai prosedur 43 nomer. Itu belum anakannya. Dari pusat 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten, sampai kota bisa menjadi 120-an, beranak pinak. Bener nggak?“ ujar Jokowi disambut tawa para hadirin yang datang.
Jokowi menyoroti sistem birokrasi yang tidak efektif. Sehingga para ASN malah terjebak pada hal administratif sehingga jutru jadi hilang fokus pada hal-hal penting.
“Ada sebuah sistem kita ini yang nggak bener. Mestinya birokrasi kita ini, mengurusi urusan yang penting. Misalnya, pertumbuhan ekonomi. Sekda nggak bisa diangkat kalu dia tidak bisa misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten. Bukan malah ukurannya SPJ, repot kalau terjebak dalam sistem seperti itu," sambung Jokowi.
Jokowi menekankan agar kelak setelah UU ASN rampung, segala urusan administrasi bisa jauh lebih efektif.
"Jangan terjebak rutinitas harian SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu harus dirumuskan setelah UU ASN jadi. sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya sangat cepat sekali," pungkas Jokowi.
Rakernas KORPRI 2023 turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Panrb) Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.