Selasa, 12 Agustus 2025
SUARAJATIM - Pelantikan 59 pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung pada Rabu, 7 Mei 2025 di Balai Agung, Balai Kota, semestinya menjadi langkah strategis memperkuat birokrasi. Proses ini berlandaskan surat dari Kepala BKN, Ketua DPRD DKI, Mendagri, serta Keputusan Gubernur sendiri. Tujuannya jelas: meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui seleksi ketat berbasis integritas dan kompetensi oleh BKN dan KASN, sesuai UU No. 10/2016.
Namun, di balik seremonial resmi itu, mengendap kabar tak sedap. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kedeputian Gubernur Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, berinisial SW, mengungkap dugaan kecurangan sistematis. SW menyatakan sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik merupakan hasil permainan kotor.
"Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM, agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu, karena beliau memang tidak tahu, ada permainan dibelakang itu," papar SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku informasi ini diperolehnya dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI, berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurut penuturan mereka, aksi IM tidak lepas dari pengaruh kekasihnya, DDY, dan tangan kanan DDY, HMT. Tugas IM disebut-sebut adalah menempatkan pejabat eselon II untuk memuluskan pengaturan proyek, dengan HMT sebagai operatornya.
Modus operandi kelompok ini digambarkan cukup terbuka di lingkungan balai kota. IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya. HMT, sang operator, sering terlihat didampingi staf Gubernur bernama UDN dan WSN. Mereka juga kerap mendatangi ruangan Sekda MM. Yang lebih mengkhawatirkan, IM bersama DDY disebut berkolaborasi dengan petinggi KPK periode sekarang untuk menekan Sekda MM, kepala dinas, dan dirut BUMD agar tunduk pada kemauan mereka.
"IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta dan kontraktor ke ruangannya untuk ngatur proyek, bersama dengan operator Pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staff Gubernur DKI Jakarta sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan sering juga terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi," tegas SW.
Menyikapi temuan ini, SW memberikan peringatan keras kepada Gubernur Pramono Anung. Dia mendesak agar ekstra kewaspadaan diterapkan pada proses pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV mendatang, terutama untuk posisi camat, lurah, dan dinas teknis. Kelompok yang sama diduga telah bersiap.
"Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang rencananya akan dilantik berikutnya. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi," pungkas SW.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP berinisial IM maupun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali (MM) mengenai berbagai dugaan ini. Potensi kebocoran dalam sistem seleksi pejabat ini menimbulkan tanda tanya besar atas transparansi dan akuntabilitas pengisian jabatan strategis di Ibu Kota.
 |
| Gubernur Pramono Anung saat pelantikan pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (7/5/2025). Proses pengisian jabatan diwarnai dugaan kecurangan oleh pejabat internal. (Foto:istimewa) |
"Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM, agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu, karena beliau memang tidak tahu, ada permainan dibelakang itu," papar SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku informasi ini diperolehnya dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI, berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurut penuturan mereka, aksi IM tidak lepas dari pengaruh kekasihnya, DDY, dan tangan kanan DDY, HMT. Tugas IM disebut-sebut adalah menempatkan pejabat eselon II untuk memuluskan pengaturan proyek, dengan HMT sebagai operatornya.
Modus operandi kelompok ini digambarkan cukup terbuka di lingkungan balai kota. IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya. HMT, sang operator, sering terlihat didampingi staf Gubernur bernama UDN dan WSN. Mereka juga kerap mendatangi ruangan Sekda MM. Yang lebih mengkhawatirkan, IM bersama DDY disebut berkolaborasi dengan petinggi KPK periode sekarang untuk menekan Sekda MM, kepala dinas, dan dirut BUMD agar tunduk pada kemauan mereka.
"IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta dan kontraktor ke ruangannya untuk ngatur proyek, bersama dengan operator Pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staff Gubernur DKI Jakarta sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan sering juga terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi," tegas SW.
Menyikapi temuan ini, SW memberikan peringatan keras kepada Gubernur Pramono Anung. Dia mendesak agar ekstra kewaspadaan diterapkan pada proses pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV mendatang, terutama untuk posisi camat, lurah, dan dinas teknis. Kelompok yang sama diduga telah bersiap.
"Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang rencananya akan dilantik berikutnya. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi," pungkas SW.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP berinisial IM maupun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali (MM) mengenai berbagai dugaan ini. Potensi kebocoran dalam sistem seleksi pejabat ini menimbulkan tanda tanya besar atas transparansi dan akuntabilitas pengisian jabatan strategis di Ibu Kota.