Rabu, 07 Oktober 2026
SUARAJATIM – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan dan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, mengatakan gangguan terhadap pasokan minyak dunia dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian Indonesia, terutama jika harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berhenti pada meningkatnya biaya energi. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” kata Ciplis, Selasa (6/10/2026).
Ciplis meminta pemerintah memetakan kelompok pengguna BBM nonsubsidi, mulai dari rumah tangga, perusahaan, hingga pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa. Pemetaan diperlukan agar kebijakan energi dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila kenaikan harga terjadi secara signifikan.
“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” ujarnya.
Kelas Menengah Bisa Ikut Tertekan
Dampak kenaikan harga energi juga perlu diperhatikan pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Ciplis mengatakan kelompok ini memiliki ruang yang terbatas untuk menghadapi kenaikan berbagai biaya hidup.
“Pendapatan masyarakat terutama di golongan middle income semakin lama semakin bertambah. Pendapatan mereka terjebak di rentang yang tidak bisa naik lagi karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki,” katanya.
Sementara masyarakat berpenghasilan rendah perlu menyesuaikan penggunaan energi dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Namun, menurut Ciplis, penyesuaian tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
“Saya pikir ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri,” katanya.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Bagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan,” ujar Ciplis.
Saatnya Kurangi Ketergantungan Minyak
Ciplis melihat ketegangan di Timur Tengah sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu menghadapi gangguan rantai pasok sekaligus perubahan harga minyak dunia.
Dalam jangka panjang, ketahanan energi menurutnya tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan BBM. Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan mempercepat pengembangan energi listrik dan energi terbarukan secara bertahap.
Peningkatan produktivitas masyarakat juga menjadi bagian penting. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu menyesuaikan konsumsi energi dengan kemampuan daya beli, sementara peningkatan produktivitas dibutuhkan agar pendapatan masyarakat dapat terus tumbuh.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan di tengah dinamika geopolitik global.
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mengatakan pemantauan stok dan distribusi dilakukan secara berkala di seluruh wilayah operasional.
“Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen penuh menjaga kelancaran pendistribusian BBM kepada masyarakat, termasuk hingga ke pelosok wilayah. Dalam kondisi dinamika geopolitik global seperti saat ini, kami melakukan langkah-langkah yang lebih ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi, mulai dari pemantauan stok, kesiapan sarana dan armada distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujar Ahad.
Menurut Ahad, monitoring dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pada rantai pasok sekaligus memastikan penyaluran BBM tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kondisi geopolitik global tersebut pada akhirnya menjadi pengingat bahwa ketahanan energi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM saat ini. Kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan memperbesar penggunaan sumber energi alternatif menjadi pekerjaan jangka panjang yang semakin penting.(*)
 |
| Ekonom Universitas Jember Ciplis Gema Qoriah menilai krisis BBM menjadi momentum memperkuat ketahanan energi nasional. |
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berhenti pada meningkatnya biaya energi. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” kata Ciplis, Selasa (6/10/2026).
Ciplis meminta pemerintah memetakan kelompok pengguna BBM nonsubsidi, mulai dari rumah tangga, perusahaan, hingga pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa. Pemetaan diperlukan agar kebijakan energi dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila kenaikan harga terjadi secara signifikan.
“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” ujarnya.
Kelas Menengah Bisa Ikut Tertekan
Dampak kenaikan harga energi juga perlu diperhatikan pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Ciplis mengatakan kelompok ini memiliki ruang yang terbatas untuk menghadapi kenaikan berbagai biaya hidup.
“Pendapatan masyarakat terutama di golongan middle income semakin lama semakin bertambah. Pendapatan mereka terjebak di rentang yang tidak bisa naik lagi karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki,” katanya.
Sementara masyarakat berpenghasilan rendah perlu menyesuaikan penggunaan energi dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Namun, menurut Ciplis, penyesuaian tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
“Saya pikir ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri,” katanya.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Bagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan,” ujar Ciplis.
Saatnya Kurangi Ketergantungan Minyak
Ciplis melihat ketegangan di Timur Tengah sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu menghadapi gangguan rantai pasok sekaligus perubahan harga minyak dunia.
Dalam jangka panjang, ketahanan energi menurutnya tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan BBM. Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan mempercepat pengembangan energi listrik dan energi terbarukan secara bertahap.
Peningkatan produktivitas masyarakat juga menjadi bagian penting. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu menyesuaikan konsumsi energi dengan kemampuan daya beli, sementara peningkatan produktivitas dibutuhkan agar pendapatan masyarakat dapat terus tumbuh.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan di tengah dinamika geopolitik global.
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mengatakan pemantauan stok dan distribusi dilakukan secara berkala di seluruh wilayah operasional.
“Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen penuh menjaga kelancaran pendistribusian BBM kepada masyarakat, termasuk hingga ke pelosok wilayah. Dalam kondisi dinamika geopolitik global seperti saat ini, kami melakukan langkah-langkah yang lebih ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi, mulai dari pemantauan stok, kesiapan sarana dan armada distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujar Ahad.
Menurut Ahad, monitoring dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pada rantai pasok sekaligus memastikan penyaluran BBM tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kondisi geopolitik global tersebut pada akhirnya menjadi pengingat bahwa ketahanan energi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM saat ini. Kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan memperbesar penggunaan sumber energi alternatif menjadi pekerjaan jangka panjang yang semakin penting.(*)