-->

Tanggapi Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Tidak Gedhe Rumongso

Ganjar Pranowo pilpres
Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo popularitasnya sedang melejit. Berbagai survei calon presiden pada pemilihan umum 2024 menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai politisi yang paling populer di masyarakat untuk dipilih sebagai presiden. Popularitas ini mengejutkan banyak pihak karena banyak politisi yang lebih senior dan lebih besar dukungan politiknya ternyata tidak didukung masyarakat seperti Ganjar Pranowo.


Menurut Ganjar, hasil survei-survei tersebut mengejutkan dan tidak ia duga. Ia merasa sebagai bagian dari partainya, dan hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugasnya dari partai. Agar maju menjadi calon presiden pun ada proses internal partai yang keputusan ada di ketua umum. Jadi mengikuti istilah yang populer di Jawa Tengah itu tidak boleh nggege mongso, tidak boleh ge-er bentuk seperti itu. Jadi semua biasa saja.

Ganjar tidak merasa sedang dipersiapkan untuk jabatan yang lebih tinggi. Dia hanya merasa diberikan kesempatan luas untuk melakukan improvisasi dari amanat yang diberikan ke dirinya. Dia merasa dirinya mungkin termasuk bagian yang diberikan ruang ekspresi.

"Bagaimana kita melayani dan menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dan kepemerintahan. Jadi mungkin partai menyiapkan dengan memberikan ruang kontestasi atau kolaborasi yang terbuka tanpa saya pernah merasa apakah disiapkan, dikader." kata Ganjar.

Berikut ini petikan wawancara penuh antara WimarWitoelar dan Ganjar Pranowo yang rilisnya diterima oleh Suara Jatim.

WW: Satu hal yang saya kagum adalah kesadaran yang Anda sebarkan pada masyarakat soal COVID-19. Tapi saya juga tertarik karena sekarang orang sudah mulai bicara soal pencalonan presiden. Saya tidak punya calon lain selain Pak Ganjar. Bagaimana pendapat Anda?

GP: Ini sepertinya Bang Wimar baper betul menyampaikan perasaannya. Saya saja agak terkejut ketika hasil survei - survei keluar. Saya pribadi tidak menduga karena saya ada di dalam partai. Jadi saya dilahirkan oleh partai dan kemudian banyak mendapatkan penugasan-penugasan partai, sehingga ketika itu muncul menjadi ramai. Diskusinya mulai menarik. Waktunya masih panjang kalau kita melihat dari sisi tahun pemilunya. Meskipun pendek ketika orang yang sudah menyiapkan dengan matang. Saya tidak menyiapkan apa-apa saja.

Saya tanya itu bagaimana surveimu bisa hasilnya seperti itu? Ada yang mengatakan, “Mungkin ini karena insentif Mas ketika mengurus COVID-19.” Memang, apa insentifnya apa? Jawa Tengah tidak hebat sekali dalam pengurusan COVID-19. Jadi, apa yang menariknya, saya tidak tahu juga.

Mungkin karena perasaan-perasaan seperti Bang Wimar saja. Jadi, kalau saya mengikutinya saja. Kalau di internal partai ada satu proses yang keputusan ada di ketua umum. Jadi istilah kami yang di Jawa Tengah adalah itu tidak boleh nggege mongso, tidak boleh ge-er bentuk seperti itu. Jadi semua biasa saja.

WW: Kalau kita lihat orang-orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan, kalau lihat Gubernur maka Pak Ganjar lah orangnya. Selain punya prestasi dalam sosialisasi COVID-19, juga saya tahu kerjanya baik dan dihargai masyarakat. Saya sendiri tidak percaya bahwa disiplin partai itu akan selalu mengalahkan rasionalitas.

GP: Ada dua yang pasti. Pertama, terkait dengan rasionalitas. Rasionalitas itu memang akan dibangun dengan bukti-bukti yang ada. Selain itu dalam sebuah kontestasi politik, apakah itu betul-betul diterima?

Ketika saya terjun ke politik sebenarnya nikmati saja. Ketika kemarin orang bicara bagaimana menangani COVID-19, saya kira banyak daerah lebih bagus. Kalau itu ukurannya kuantitas siapa yang tertular, Jawa Tengah tidak berprestasi karena yang tertular banyak. Jakarta saya kira lebih baik.

Pada saat semua bicara bagaimana menangani dari sisi politik kesehatannya, saya memandangnya agak berbeda. COVID-19 ini bisa menghajar semua lini, maka saya lebih percaya pada bagaimana membangun kebersamaan dulu. Bagaimana kemudian saya menyambangi mereka-mereka mahasiswa dari luar Jawa yang tidak bisa pulang. Kirimannya entah berapa? Apakah masih dikirim atau tidak? Masih bisa makan atau tidak?

Saya lebih memikirkan kemudian bagaimana anak-anak saya yang di luar Jawa Tengah. Apakah kemudian mereka masih bisa hidup? Apakah boleh dibawa pulang? Sehingga kami membuat keputusan untuk mengirimkan bahan makanan yang kami kirim kepada masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek.

Barangkali saya tidak mengerti nasib anak-anak kita di luar Indonesia yang kemudian saya temukan dalam IG live saya. Ternyata mereka ada di Sudan, yaitu 143 mahasiswa yang kena lock down tidak ada bantuan. Dari KBRI pasti sangat terbatas. Terus kemudian kita kirimi kebutuhan hidupnya.

Itu sebenarnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Pada saat saya tanya berapa rupiah kira kira biaya hidup yang kamu butuhkan untuk satu bulan. Dijawab, Rp 500.000. Minggu depannya saya kirim. Dari cerita itulah, saya tidak tahu apakah kemudian ini dilihat, ini ditonton, sehingga masyarakat punya penilaian dan perspektif sendiri terhadap saya.

Dalam membangun kesadaran masyarakat tampaknya seringkali hanya disuruh-suruh saja, masyarakat tidak mau disentuh, diajak dialog. Saya katakan kepada teman-teman, bagaimana kalau mulai dari yang ada saja? Kelompok-kelompok masyarakat, kelompok agama, kita minta untuk mengawal kelompoknya sendiri. Apakah kurang makan? Kita siapkan makan. Kita ajak mereka bisa mandiri dan kemudian munculah gagasan apa yang kami sebut sebagai jogo tonggo menjaga tetangga. Ini sudah beranak-pinak.

Jadi dari jogo tonggo menjaga tetangganya sekarang mulai jogo kerjo (menjaga tempat kerja) jogo santri dan kyai (menjaga pondok pesantren). Karena Pesantren tidak mudah kita atur karena mereka berkerumun, tidak ada social distancing di sana. Jadi paradigma harus berubah, Kalau kita melakukan sesuatu yang kongkrit sepertinya kita bisa bangkit.

WW: Kalau saya mencari tokoh untuk calon presiden tahun 2024, umumnya banyak yang berstandar pada birokrasi. Mengapa Anda tidak padahal pekerjaannya itu sangat birokratis?

GP: Saya diuntungkan saja. Misalnya mengenai organisasi, saya diajarkan oleh senior, saya belajar pada orang ke politik lebih dulu, di parlemen lebih dulu dan di komisinya juga pemerintahan. Di dalam birokrasi, kira-kira saya hanya mau perubahannya tidak perlu terlalu banyak dan tentunya yang diharapkan oleh masyarakat.

Mengenai birokrasi, ukuran kita adalah melayani masyarakat, mudah, murah, dan cepat. Bila ingin mengurus ke dalam, akuntabilitas dan transparasi menjadi nilai yang diharapkan. Yang lainnya, Anda harus melakukan sesuai apa yang menjadi tujuan yang mau kita capai. Karena itu, politiknya jangan sulit. Layanan masyarakatnya jangan sulit.

Saya berbicara pada kawan-kawan yang birokrasi, karena saya bukan orang yang birokrat, bahwa publik saat ini sudah masuk era digital. Bagaimana kalau kita permudah dengan teknologi. Kita sediakan aplikasi supaya publik dapat langsung melaporkan atau bisa juga melalu media sosial saja. Bahkan sekarang saya minta seluruh dinas saya agar mempunyai akun media sosial, dan sebagian besar sudah “centang biru.” Itu karena mereka saya ajak untuk lebih rileks melayani masyarakat, agar tidak lebih birokratis lagi. Protokol yang kencang-kencang itu dibuang saja.

Sekarang sudah mulai terasa setelah tujuh tahun saya memimpin Jawa Tengah. Dulu birokrasi  kalau melapor terlalu runut dan panjang, sehingga membuat capek. Sekarang hanya mengunakan tiga foto saja, yaitu  foto sebelum dilakukan, foto saat melakukan, dan foto seusai melakukan. Tanpa kata-kata sudah sah menurut saya.


Saya sampaikan kepada mereka dengan bahasa yang mudah. Tolong birokrasi atau politik yang sulit ini direcehkan. Bagaimana cara perecehan politik? Cara perecehan politik adalah Anda harus berkomunikasi dengan gaya yang enak. Maka tiba-tiba ketika jalan rusak, atau lampu mati, mereka bisa langsung merespon keluhan masyarakat.

Dengan sistem seperti ini, masyarakat menjadi lebih tuned in. Masyarakat juga menjadi tidak takut. Setelah itu kami dibombardir dengan laporan apapun. Itu sadar atau tidak ternyata mengubah birokrasi. Kemudian ada kawan dari wartawan senior di Jawa Tengah menjuluki saya, katanya, “Birokrasinya ini berubah Mas Ganjar.” Apa perubahannya? Birokrasi menjadi lebih kasual, dan masyarakat kemudian menjadi tidak takut melaporkan.

Proses inilah yang kemudian membangun kesadaran baru untuk berubah. Jadi ketika kita membicarakan perubahan dalam reformasi birokrasi, saya recehkan dengan yang enteng-enteng. Ternyata ini sadar atau tidak mereka melakukan perbaikan-perbaikan sendiri. Hasilnya menjadi lumayan, ada integritas, berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu layanan publik mendapatkan penghargaan tertinggi.

WW: Jadi tidak salah bahwa ketua partai menunjuk Pak Ganjar menjadi gubernur. Setelah ditunjuk, bagaimana kebudayaan atau kebiasaan mekanisme ketua partai dalam zaman sekarang? Apa itu memang seperti CEO-nya dan pak Ganjar adalah pelaksananya?

GP: Saya adalah orang yang beruntung, ketika saya di DPR kemudian ditugaskan tiba-tiba, dari bukan siapa-siapa, menjadi ketua pansus. Saya pernah memegang tiga pansus. Pembelajaran itulah yang kemudian penting buat saya, sebuah kepercayaan dan amanah dari partai.

Saat saya menjadi gubernur periode pertama, saya mengobrol banyak dengan Megawati Soekarnoputri. Pada saat perjalanan kami dari Semarang ke Kudus naik bis. Berceritalah sepanjang jalan. Ibu Mega tidak bercerita apa-apa, dia hanya berkata agar saya nanti apabila sudah menjadi gubernur, ini diperbaiki, itu diperbaiki, kemudian berbicara tentang politik pangan, relasi sosial, bagaimana nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Kemudian setelah memang saya dilantik menjadi gubernur, dan betul-betul saya diberi otoritas penuh, bahkan tidak ada perintah lapor. Sekarang Ibu Mega mengontrolnya seringkali kepada saya via telpon saja, dan pembicaraannya misalnya mengenai ayam goreng yang enak di Wonogiri sambil kemudian berbicara bagaimana merapi yang meletus, kemudian masyarakatnya yang sedang terkena COVID-19 dan mereka harus mengungsi. Ibu Mega bertanya, apakah saya sudah menengok mereka atau belum.

Ketika saya kedatangan tamu Duta Besar Jepang, saya mengobrol tentang relasi Indonesia dengan Jepang dan bagaimana kita punya hubungan politik dan dagang. Dalam makan siang saya dengan Duta Besar Jepang, saya ceritakan pada Ibu Mega bahwa Duta Besar Jepang berkata rasa wasabi yang berasal dari Wonosobo mirip sekali dengan yang di Jepang.

Lalu pembicaraan saya dengan Bu Mega berlanjut ke topik pertanian. Jadi sebenarnya kalau fungsi CEO dengan perintah-perintah maka itu sama sekali tidak. Saya hanya orang yang beruntung. Bahkan saya banyak mengajukan usulan kegiatan-kegiatan yang kemudian diamini.

Atau sebaliknya saya kemudian ditanyakan apakah politik pangan sudah jalan? Bagaimana kondisi petani? Bagaimana kondisi pengungsi bencana? Bagaimana saya melakukan mitigasi bencana? Itu karena saya tahu Jawa Tengah itu kalau dalam bahasa saya itu adalah supermarket bencana.

WW: Apakah Pak Ganjar tidak merasa sedang dipersiapkan untuk jabatan yang lebih tinggi?

GP: Tidak merasa. Saya hanya merasa diberikan kesempatan luas, diberikan kesempatan untuk melakukan improvisasi dari amanat yang diberikan ke saya. Itu karena di suatu Rakernas Ibu Mega menyebut terima kasih kepada kader-kader, kalau saya sebutkan nama beberapa orang tolong yang lain jangan meresa berkecil hati, lalu disebutlah prestasi Tri Rismaharini, Azwar Anas, dan saya disebut terakhir.

Lumayan saya disebut terakhir. Masih diingat sama Ibu. Tapi saya merasa kami-kami yang disebut itu mungkin bagian yang diberikan ruang ekspresi. Bagaimana kita melayani dan menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dan kepemerintahan. Jadi mungkin partai menyiapkan dengan memberikan ruang kontestasi atau kolaborasi yang terbuka tanpa saya pernah merasa apakah disiapkan, dikader. Saya tidak pernah merasakan itu.

WW: Apakah ada niat atau perasaan mungkin satu saat dalam waktu dekat Anda akan ke pemerintah pusat?

GP: Tidak sama sekali. Jadi begini, saya pernah diskusi pertanyaan Anda dengan banyak orang di banyak tempat. Bahkan dengan beberapa teman di istana, tapi bukan dengan presiden. Gubernur itu pejabat terpilih. Berbeda dengan anggota kabinet. Kabinet itu membantu presiden dan satu sektor. Gubernur lebih multi sektor dan harus menyelesaikan secara komperhensif.

Kalau dengan Presiden Jokowi, saya kebetulan dari partai yang sama. Bahkan saya merasakan begini, yaitu keputusan yang dilakukan oleh pusat harus dieksekusi sampai di tingkat bawah. Pertanyaan saya, siapa yang akan menjaga di bawah kalau semuanya berbondong-bondong ke atas? Pada waktu itu saya sampaikan kalau kita bicara posisi, maka siapa yang akan di sana. Jadi lebih baik posisi saya di sini karena saya bisa akan mengeksekusi apa yang kemudian menjadi keputusan di pusat seperti itu.

Bagaimana investasi harus lebih banyak, pusat sudah memutuskan siapa yang akan mengeksekusi sampai ke tingkat bawah. Bahwa AMDAL-nya beres, begitu juga dengan tata ruangnya, dan izin kabupaten. Apakaha memangnya kalau sudah ada keputusan bisa jalan sendiri? Tidak bisa. Jokowi butuh kaki-kaki yang bisa mengeksekusi. Mengenai apakah bisa ditarik ke pusat atau tidak, kalau ada pilihannya maka pasti saya akan tetap memilih di sini.

WW: Apa Anda merasakan ada suasana dimana memang Jokowi perlu marah tidak sabar, atau ada keresahan politik yang dibuat-buat di luar? Apakah ada gangguan ketentraman?

GP: Kalau saya merasakan, saya tahu persis Jokowi sejak ia menjabat sebagai walikota. Jokowi ingin pekerjaan berjalan cepat. Meskipun cepat itu berarti seorang menteri bisa menyampaikan dua hal, yaitu pertama “Siap Pak! ini bisa cepat!” Jawaban yang kedua, “Pak ini memang tidak mungkin cepat.”

Yang dibutuhkan sebenarnya jawaban yang kedua. Hal itu sebaiknya disampaikan. Jangan setiap CEO, pimpinan, pengambil keputusan tertinggi mengatakan sesuatu lalu kita mengatakan bisa  tetapi tidak jalan.

Kalau kemarin ada intonasi yang tinggi, marah, maka itu sudah seharusnya karena tidak semua bisa dilaksanakan dengan cepat. Terbukti dengan ada pandemi ini membuat program Inpres satu data Indonesia atau big data tidak jalan.

Saya harus bantu menyelesaikan. Buat kami di daerah tentu dalam porsi kami tidak sebesar nasional. Bagaimana kemudian data cleansing terkait dengan bantuan yang besarnya minta ampun, dan harus sampai kepada yang berhak.  Kalau kemudian kita hanya bicara data yang sudah ada dan kemudian kita tidak kembangkan, tidak memperbaiki, tidak melakukan keputusan di tingkat lokal, orang bisa mendapatkan ganda, atau sebaliknya orang tidak bisa mendapatkan sama sekali.  

Kalau kemudian ini tidak ada yang mengeksekusi sampai tingkat bawah, maka utusan di tingkat atas juga tidak fokus untuk berkomunikasi. Kalau tidak berjalan pasti pimpinan marah. Saya kira wajar. Kalau sudah marah kencang saja Pak. Kalau kurang kencang di-reshuffle saja agar tujuan bisa tercapai.

WW: Sekarang Anda sebagai Gubernur, berapa persen waktu Anda untuk menangani COVID-19 dan berapa persen bisa menjalankan pekerjaan yang normal?

GP: COVID-19 ini bagi saya normal. Sebenarnya cara bekerja tinggal di-switch saja. Kalau kemarin bekerjanya di kantor, sekarang kita di rumah. Tapi sebelum ada COVID-19 saya juga terbiasa kerja dari rumah menggunakan platfrom-platfrom, menggunakan komunikasi secara virtual, telepon, WA. Itu sudah dilakukan.

Lalu bagaimana dengan COVID-19? Dengan COVID-19 ini hidup harus berjalan. Orang harus merasa nyaman, aman, bahagia, kebutuhannya terpenuhi. Bahwa kemudian sekarang terganggu dengan tsunami COVID-19 ini, maka tugas kami adalah bagaimana menolong, bagaimana agar mereka tetap bahagia, kebutuhannya terpenuhi, begitu saja.

Jadi strateginya diubah. Strategi anggarannya diubah, cara komunikasinya diubah. Bahwa itu belum fit, itu betul kami akui. Bahwa itu belum bisa berjalan normal, kami akui. Saya undang para pakar ahli kebudayaan, psikolog, antropolog, sosiolog, agamawan.

Bagaimana kita harus melakukan social engineering agar masyarakat bisa paham, nyaman, dan kemudian mereka bisa bersikap sekarang kerja lagi susah. Pertanyaannya kalau lagi susah kita menyalahkan orang, kita marah-marah, demo bakar-bakar, atau kita bertahan. Dari pilih-pilihan itu kemudian menjadi edukasi yang tidak mudah.

Hanya kemudian prioritasnya yang kami beda-bedakan, prioritasnya kami ubah. Kemarin perhatian soal kesehatan mungkin tidak seintensif ini, namun hari ini menjadi sebuah keharusan. Hari ini kemudian kita mulai perhatian sama UKM karena mereka butuh makan, butuh hidup, kena PHK, dirumahkan, dan mereka harus ada keterampilan baru.

Ini menjadi perhatian. Saya membuat hastag #lapakganjar dan kita masukkan ke IG. Kenapa masukkan ke IG? Lumayan, follower saya ada tiga juta. Barangkali ada 10 orang yang mau beli. Ternyata Ari Lasso bisa beli, dan bisa membuat testimoni. Omset seorang pedagang bisa naik 350%.

Saya datang ke petani muda yang awal nya dia suplai sayuran ke hotel-hotel kemudian hotelnya tutup. Kemudian satu minggu penjualannya turunnya tajam terus. Kemudian reborn karena dia bisa jual cara online. Ini bisa kita jadikan bukti yang saya siar ke mana-mana. Jadi kerja saya sama. Kalau kemarin di sektor pertanian mungkin suruh panen bareng-bareng, seperti pejabat potong padi dan bareng tepuk tangan. Saya tidak suka yang seperti itu. Sukanya bicara saja, bagaimana hasilmu kamu jual? Bagaimana agar semua orang tahu jualanmu? Sebelum dan setelah COVID-19 dan seluruh sektornya memang mesti kita urus. Ya tentu saya banyak kekurangan, makanya saya minta maaf kalau semua tidak bisa terpenuhi.
LihatTutupKomentar