Selasa, 16 Desember 2025
SUARAJATIM - Target Indonesia mencapai Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027 ditempatkan sebagai pijakan penting bagi keselamatan transportasi darat. Upaya tersebut kembali ditegaskan dalam Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025), yang menghadirkan pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan sektor keselamatan lalu lintas.
 |
| Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi para pimpinan stakeholder dari Jasa Raharja, Jasa Marga dan Kepolisian saat presscon Normalisasi ODOL 2027 di Sidoarjo. |
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu kegiatan atau langkah dari sebuah perjalanan yang akan kita capai pada tahun 2027 untuk mencapai zero ODOL,” kata Dudy.
Ia menjelaskan, praktik kelebihan muatan dan perubahan dimensi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan telah lama menjadi sumber risiko kecelakaan. Kondisi tersebut juga berdampak pada kerusakan jalan dan gangguan dalam distribusi barang.
"Sosialisasi kepada para sopir truk di Jawa Timur menjadi salah satu fokus Kementerian Perhubungan. Pemahaman pengemudi mengenai batas muatan dan dimensi kendaraan sangat berpengaruh langsung terhadap keselamatan pengguna jalan lain," ucap Dudy.
Dari sisi perlindungan masyarakat, turut hadir Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur, Tamrin Silalahi. Kehadiran Jasa Raharja ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem keselamatan lalu lintas.
"Jasa Raharja sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan ODOL," ujar Tamrin.
Menurutnya, pengendalian ODOL berkaitan erat dengan penurunan risiko kecelakaan dan korban di jalan raya, sehingga edukasi kepada pengemudi menjadi langkah krusial.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Zero ODOL relevan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan. Ia menyebut kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Karena pasti kalau over dimension, overload, ini potensial untuk mengganggu dari kualitas jalan yang mestinya bisa tahan sekian puluh tahun, lalu bisa mengalami kerusakan dan akhirnya mengganggu distribusi logistik,” jelas Khofifah.
“Nah ini semua akan menjadi bagian penting bagi komitmen kita bersama untuk bisa mewujudkan Zero Odol di 2027,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pemprov Jatim menyiapkan kebijakan pemotongan tarif bagi kendaraan berdimensi lebih yang memenuhi syarat teknis. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong penyesuaian kendaraan agar sesuai aturan. “Intinya semua kami lakukan untuk efisiensi keamanan dan kenyamanan masyarakat dan para pelaku usaha,” pungkas Gubernur.
Menhub berharap praktik pengendalian ODOL di Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia optimistis, jika sosialisasi dan pengawasan berjalan konsisten, target Zero ODOL 2027 dapat diwujudkan secara nasional.